KENDARI,BERITASULTRA.ID – Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Halu Oleo (UHO) menggelar Lokakarya Pengembangan Kurikulum berbasis Outcome Based Education(OBE) selama dua hari, 9–10 Maret 2026.
Kegiatan ini berlangsung secara luring di Aula FISIP UHO serta diikuti secara daring oleh sejumlah peserta melalui Zoom.
Lokakarya ini bertujuan memperbarui dan menyempurnakan kurikulum Program Studi Ilmu Politik agar lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan dunia kerja, serta kebijakan terbaru dalam pendidikan tinggi.
Kegiatan tersebut melibatkan dosen, alumni, mahasiswa, hingga para pemangku kepentingan dari berbagai lembaga di Kendari.
Dekan FISIP UHO, Eka Suaib, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengembangan kurikulum merupakan langkah strategis untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan tantangan zaman.
“Melalui lokakarya ini, kami ingin memastikan bahwa kurikulum Ilmu Politik UHO tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat, pemerintah, dan sektor profesional,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Asosiasi Program Studi Ilmu Politik (APSIPOL), yakni Indaru Setyo Nurprojo, yang memaparkan pentingnya penerapan pendekatan Outcome Based Education dalam sistem pendidikan tinggi.
Pendekatan ini menitikberatkan pada capaian kompetensi lulusan yang terukur dan selaras dengan kebutuhan pengguna lulusan.
Selain pemaparan materi, lokakarya juga diisi dengan diskusi kelompok yang melibatkan berbagai stakeholder, di antaranya KPU Kota Kendari, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, DPRD Kota Kendari, serta Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tenggara.
Diskusi difokuskan pada penyusunan struktur kurikulum, mulai dari mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan, hingga penguatan kompetensi praktis bagi mahasiswa.
Melalui kegiatan ini, Prodi Ilmu Politik FISIP UHO berharap kurikulum yang dihasilkan mampu melahirkan lulusan yang kompeten, adaptif, serta siap berkontribusi dalam pembangunan demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. (Adv)
