KENDARI,BERITASULTRA.ID – Universitas Halu Oleo (UHO) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang transformasi hukum menuju kerangka ekologis.
Penandatanganan berlangsung di Gedung Rektorat UHO, Rabu (25/2/2026), sebagai langkah konkret merespons krisis lingkungan global yang kian mendesak.
Kesepakatan penting tersebut ditandatangani langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Rektor UHO, Dr. Herman, SH., LL.M., bersama Chief Executive Officer IOJI, Mas Achmad Santosa.
Kolaborasi ini menandai komitmen kedua institusi dalam mendorong perubahan paradigma hukum dari pendekatan antroposentris—yang berpusat pada kepentingan manusia—menuju kerangka ekologis yang menempatkan keberlanjutan sistem bumi sebagai fondasi utama pembangunan.
Dalam sambutannya, Dr. Herman menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk menjadi motor perubahan, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, serta meningkatnya pencemaran laut.
“Transformasi hukum berbasis ekologi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk memastikan generasi mendatang tetap memiliki ruang hidup yang layak,” ujarnya.
Sementara itu, Mas Achmad Santosa menyampaikan bahwa IOJI sebagai lembaga think-tank dan advokasi kebijakan independen yang berfokus pada tata kelola laut yang adil dan berkelanjutan, melihat peran kampus sangat strategis dalam membangun fondasi intelektual bagi reformasi hukum lingkungan dan kelautan di Indonesia.
“Kemitraan ini diharapkan melahirkan gagasan, riset, dan rekomendasi kebijakan yang mampu menjawab tantangan krisis ekologis secara sistemik,” katanya.
Kerja sama yang berlaku selama lima tahun ke depan ini mencakup empat bidang prioritas utama, yakni penguatan pendidikan dan pengembangan kurikulum berbasis ekologi, pelaksanaan penelitian kolaboratif, pengabdian kepada masyarakat, serta pertukaran akademik.
Melalui sinergi tersebut, UHO dan IOJI berkomitmen memperkuat implementasi Tridharma Perguruan Tinggi sekaligus mendorong lahirnya kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap keberlanjutan lingkungan.
Langkah kolaboratif ini diharapkan tidak hanya berdampak pada penguatan kapasitas akademik dan kebijakan di tingkat lokal, tetapi juga berkontribusi pada agenda nasional dalam mewujudkan tata kelola lingkungan dan kelautan yang berkeadilan serta berkelanjutan. (Adv)
