BeritaSultra.id: BAUBAU – Pemerintah kota Baubau memfokuskan empat prioritas pembangunan sesuai anjuran Gubernur Sultra dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021, yang diterima oleh Wakil Wali Kota Baubau sepekan lalu, (30/11/2020)
“Sebagai perwakilan pemerintah Pusat Bapak Gubernur menekankan empat prioritas pembangunan. Yang pertama pembangunan di bidang kesehatan, yang kedua perlindungan sosial, yang ketiga adalah pemulihan ekonomi, dan yang keempat adalah reformasi struktural di segala bidang. Jadi prioritas pembangunan ini secara nasional yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah”, papar Wakil Wali Kota Baubau saat ditemui di kediamannya.
Pembangunan dibidang kesehatan ungkap Monianse menyangkut penanganan Covid-19 baik vaksinasi dan laboratorium yang juga menjadi prioritas utama.
\Selanjutnya yang menjadi perhatian pemerintah pada bahasan perlindungan sosial menyentuh pada masyarakat yang terdampak Covid-19.
Mengenai program pemulihan ekonomi, kata Monianse, dampak dari pandemi Covid-19 dinilai sangat memberikan tekanan bagi pelaku-pelaku usaha. Sehingga pemerintah menganggap perlu untuk melakukan pemulihan ekonomi terhadap UMKM dan dunia usaha. Untuk itu pada dana APBD harus ada pemihakan pada kelembagaan ekonomi.
Ditambahkan, untuk poin yang keempat yaitu reformasi struktural bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kuat pada berbagai sektor.
“Jadi yang empat poin inilah yang ditekankan oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang kemudian disampaikan kembali oleh Bapak Gubernur pada saat penyerahan DIPA dan TKDD pada 17 Kabupaten/Kota ditambah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian Lembaga yang ada di Provinsi serta beberapa perguruan tinggi”, imbuhnya.
Dikatakan oleh Monianse dana Transfer ke Daerah dan dana Desa TA. 2021 untuk Kota Baubau sebesar Rp. 687.690.330.000,-
Meski demikian, La Ode Ahmad Monianse berharap, agar ke depan penyerahan DIPA dan TKDD tersebut dapat diserahkan sebelum penetapan APBD.
“Kita berharap agar ke depannya Kementerian Keuangan sebisa mungkin menyerahkan DIPA dan TKDD ini sebelum kita menetapkan APBD. Sehingga ketika kita merumuskan APBD bukti panduan kita sudah ada”, paparnya
Reporter: Arfin Oihu
Editor: Deska
