BeritaSultra.id: KENDARI – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia), Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), meraih apresiasi dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) atas prestasinya menjalankan rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa melalui peringatan yang diselenggarakan secara virtual.
“Menteri Suharso lalu menyampaikan apresiasi khusus kepada sembilan kabupaten/kota yang performansnya baik dengan nilai di atas 80 persen, dimana Kabupaten Konawe Selatan, sebagai satu-satunya daerah di Sultra yang meraih nilai itu,” paparnya, Rabu (16/12/2020).
\Delapan kabupaten/kota lainnya adalah Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), Hulu Sungai Selatan (Kalimantan Selatan), Pringsewu (Lampung), Karawang (Jawa Barat), Bontang (Kalimantan Timur), Kuningan (Jawa Barat), Muko-Muko (Bengkulu) dan Kota Singkawang (Kalimantan Barat).
Lanjutnya pada tingkat pemerintah provinsi, dari 34 pemerintah daerah, terdapat tiga provinsi kategori baik, 18 provinsi kategori cukup, dan 13 provinsi kategori kurang. Dan terdapat dua provinsi yang mendapat apresiasi khusus karena nilainya di atas 80 persen, yakni Bali dan Jawa Barat.
Kendati demikian berdasarkan situs pelaporan Aksi Stranas PK, jaga.id, Pemprov Sultra juga masuk dalam kategori cukup dengan nilai 64,07 persen.
Dimana SKB tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 tersebut telah ditandatangani sejak 19 Oktober 2018 lalu.
Dimana Suharso menambahkan bahwa lima kementerian/lembaga negara ini kemudian menjalankan 11 aksi Stranas PK selama dua tahun ini.
“Sebelumnya, dalam pelaksanaannya kami telah berkolaborasi dengan 87 kementerian/lembaga dan 542 pemerintah daerah,” ujar dia.
Pada tingkat pemerintah kabupaten/kota, terdapat 508 kabupaten/kota yang dievaluasi. Diantaranya 12 kabupaten/kota bernilai baik, 184 kabupaten/kota bernilai cukup, dan 312 kabupaten/kota bernilai kurang.
Yang kemudian fokus Stranas PK meliputi tiga hal, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi.
Reporter: Gery
Editor: Deska
