BeritaSultra.id: KENDARI- Korps Mahasiswa Dan Pemuda Indonesia (KOMANDO), Sulawesi tenggara (Sultra) masih terus menyoroti, PT. Dwimitra Multiguna Sejahtera (DMS). Pasalnya Terminal Khusus (Tersus) miliknya berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL), Kamis (21/01/2021).
Arbawan selaku Ketua Umum Komando Sultra, mengatakan bahwa PT. DMS telah membangun tersus tepat di atas kawasan hutan lindung dan diduga mendapat legitimasi dari pihak UUP Syahbandar Molawe, selama proses pertambangan berlangsung.
“Bahwa, DMS itu berada di atas kawasan hutan lindung. Kami juga menduga ini dilegitimasi oleh Syahbandar Molawe karena ada beberapa dokumen yang di terbitkan Syahbandar” ungkapnya, Arbawan Ketua Umum Komando Sultra.
Lanjut, “Harusnya sebagai perusahaan itu harus mengikut taat aturan yang sudah di tetapkan, kemudian Syahbandar tidak boleh menjerumuskan institusinya ke dalam persoalan bidang di kehutanan”, sambung ungkapnya.
Kemudian, sebagai kelengkapan berkas untuk penerbitan izin operasi pelabuhan dari Kementrian, ia juga membeberkan bahwa ada beberapa dokumen teknis dalam tahapan pembangunan Tersus (TUKS) yang sudah di terbitkan oleh Syahbandar,
“Mengapa Syahbandar terlibat, dikarenakan ada beberapa dokumen teknis yang terbitkan Syahbandar, sehingga Kementerian tidak mungkin terbitkan izin kalau tersusnya melanggar aturan. Berarti kami duga ini ada yang di sulap” jelasnya.
Karena diduga penilaiannya beberapa instuti yang memiliki kewenangan lambat dalam menuntaskan persoalan ini, Arbawan kemudian menegaskan kepada pihaknya, untuk kembali mempressure persoalan pelanggaran tersebut.
“Adanya penyuratan pada pihak kami ke institusi yang punya kewenangan di bidang tersebut, hingga sampai di Kementerian sejak 2020 akhir. Namun setelah menunggu lama belum ada tanggapan, dan kami akan pressure kembali, menurut kami terlalu lambat penanganannya” tutur dengan nada tinggi.
Sampai saat ini pihaknya kembali mendesak Kepala UPP Syahbandar Molawe untuk mengakui kesalahan PT. DMS dan berharap untuk menghentikan penerbitan izin sandar dan izin berlayar pada kapal yang parkir di dalam kawasan hutan lindung tersebut,
“Harapannya kepada Kepala Syahbandar profesional, untuk mengakui dan memberhentikan sementara penerbitan izin sandar dan izin berlayar. Dan jangan terkesan membackingi” tutupnya.
Reporter: Andi Batris
Editor: Deska
