BUTENG, BERITASULTRA.ID Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting yang dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Kegiatan ini berlangsung di Aula Rapat Kantor Bupati Buton Tengah, Selasa pagi (5/8).
Acara tersebut menjadi bagian dari peluncuran Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), sebuah inisiatif kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dalam mendukung keluarga pra-sejahtera serta menurunkan angka stunting di wilayah Buton Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Bupati Buton Tengah, Ketua DPRD, unsur Forkopimda, Kepala BAZNAS Provinsi Sulawesi Tenggara, Plt Sekda Buton Tengah, serta Istri Wakil Bupati yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua TP-PKK.
Stunting Harus Dicegah Sejak Hulu
Dalam sambutannya, Bupati Buton Tengah menegaskan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan stunting, yang tidak hanya menyasar sektor kesehatan, tetapi juga menyentuh kesiapan pasangan muda dalam membentuk keluarga.
“BKKBN dan Dinas Dukcapil saya minta memberikan sosialisasi kepada calon pengantin agar memahami pentingnya kesiapan menikah, demi membentuk keluarga yang sehat dan berkualitas. Ini adalah langkah awal untuk memutus mata rantai stunting,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan satu pesan penting kepada seluruh camat dan masyarakat mengenai perlunya legalitas pernikahan sebagai dasar dalam administrasi kependudukan.
“Satu lagi informasi baik. Pak Ketua tadi menyarankan untuk mengadakan isbat nikah bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah. Saya sudah instruksikan kepada para camat agar mendata dan menyampaikan kepada masyarakat untuk segera mendaftarkan diri. Buku nikah sangat penting karena menjadi dasar dalam pengurusan akta kelahiran, dan akta kelahiran merupakan syarat utama dalam melamar pekerjaan,” jelasnya.
Ia pun menegaskan komitmennya, “Insha Allah, dalam waktu dekat, Buton Tengah akan menjadi kabupaten bebas rumah tangga tanpa buku nikah.”
Dari Rencana Sekolah hingga Batalyon PB
Tidak hanya fokus pada isu stunting, Bupati juga memaparkan sejumlah rencana strategis pembangunan daerah. Di antaranya, pembangunan Kantor Pengadilan Agama yang diharapkan terealisasi pada tahun 2026 untuk meningkatkan akses pelayanan hukum, khususnya bagi masyarakat kepulauan.
Terkait program pendidikan, Bupati menjelaskan bahwa kendala administratif menjadi alasan mengapa Buton Tengah belum masuk prioritas pembangunan Sekolah Garuda tahun ini. Meski demikian, ia memastikan Buton Tengah tetap menjadi salah satu dari dua daerah di Sulawesi Tenggara — selain Kota Kendari — yang akan menerima pembangunan Sekolah Rakyat. Peresmiannya dijadwalkan dilakukan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada September 2025.
Bupati juga menyampaikan rencana penandatanganan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Danrem sebagai bagian dari upaya pembangunan Batalyon Pasukan Bantuan (PB) di wilayah Buton Tengah. Ia menginstruksikan para camat agar segera menyosialisasikan rencana ini kepada masyarakat.
Perangi Pengeboman Ikan, Jaga Laut untuk Anak Cucu
Isu kerusakan lingkungan laut akibat praktik pengeboman ikan turut menjadi perhatian dalam rakor tersebut. Bupati menyatakan komitmen untuk memperkuat pengawasan laut, termasuk dengan membantu penyediaan BBM bagi armada patroli dan meminta aparat kepolisian serta intelijen desa untuk bertindak tegas.
“Jangan lagi ada pemboman ikan. Kita akan benahi pengawasan di laut. Saya minta aparat hukum bisa tegas, dan para camat bantu awasi serta edukasi masyarakat di desa masing-masing,” tegasnya.
Penutup: Penandatanganan MoU dan Bantuan Sembako
Kegiatan rakor ini ditutup dengan penandatanganan MoU antara DPPKB dan BAZNAS sebagai simbol dimulainya kolaborasi program GENTING di Kabupaten Buton Tengah. Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan sembako kepada masyarakat, sebagai wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap keluarga kurang mampu yang menjadi sasaran utama dalam percepatan penurunan stunting. Red
