KENDARI, BERITASULTRA.ID – Dalam rangka penyelarasan target dan prioritas pembangunan nasional hingga daerah termasuk membahas beberapa isu strategis, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi menggelar Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang), Selasa (16/4/2024), di Kendari.
Sekda Sultra, Drs. H Asrun Lio.,M.Hum.,Ph.D dalam sambutannya saat membuka rapat Rakortekrenbang Tingkat Provinsi Sultra mengatakan, untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, tentu diharapkan kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota untuk melakukan koordinasi, dalam rangka penyelarasan target dan prioritas pembangunan nasional serta daerah.
Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
“Rakortekrenbang Tingkat Provinsi Sultra ini perlu dilakukan, mengingat perencanaan pembangunan nasional dan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, tentu memiliki tanggungjawab mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah pada level provinsi dan kabupaten kota, agar target pembangunan nasional yang ditetapkan setiap tahun bisa tercapai,” tuturnya.
Lanjut disampaikan bahwa Rakortekrenbang tersebut merupakan salah satu upaya penyelarasan atau sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, maupun yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi.
“Kami berharap dalam pelaksanaan Rakortekrenbang tingkat Provinsi Sultra tahun ini, dapat menyelaraskan target-target dan prioritas pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten kota tahun 2025,” ucapnya.
Jenderal ASN Provinsi Sultra ini juga mengungkapkan, dalam Rakortekrenbang nasional telah dilakukan sejumlah pembahasan, diantaranya terkait target indikator makro pembangunan, indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan pembahasan usulan kabupaten kota berupa kegiatan prioritas yang menjadi kewenangan provinsi. Termasuk beberapa isu strategisnya.
Disebutkan beberapa isu strategis pembangunan yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan rakortekrenbang tersebut, antara lain:
• Isu pertama : upaya penuntasan kemiskinan ekstrem dan penurunan prevalensi stunting. Isu ini saling berkaitan, karena sebagian besar penduduk yang mengalami stunting akibat tidak terpenuhinya nutrisi yang cukup pada masa pertumbuhan.
Hal ini dapat disebabkan karena ketidakmampuan atau daya beli yang rendah. Tidak menutup kemungkinan stunting disebabkan karena minimnya pengetahuan atau kesadaran, terhadap kebutuhan nutrisi pada masa pertumbuhan anak, dan hal ini dapat terjadi pada semua golongan masyarakat.
• Isu kedua: pengendalian inflasi. Bahwa peningkatan harga kebutuhan pokok masyarakat yang tidak terkendali, selain berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat, juga berdampak pada perekonomian daerah, seperti penurunan investasi, produksi disebabkan harga barang dan jasa meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi menurun.
• Isu ketiga: penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pemerintahan daerah khususnya bidang pelayanan dasar.
• Isu keempat: penurunan tingkat pengangguran terbuka. Bahwa semakin menurunnya tingkat pengangguran masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peningkat kapasitas calon tenaga kerja terutama pada penduduk usia produktif, harus dipersiapkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, penduduk yang bekerja di sektor pertanian perlu menjadi prioritas dalam meningkatkan kapasitasnya, selain memenuhi kebutuhan sendiri untuk meningkatkan produksi sehingga produktivitas terus meningkat, karena sektor pertanian berkontribusi besar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
• Isu kelima: mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dimana dampak perubahan iklim yang terjadi, antara lain: perubahan musim yang tidak menentu, seperti kemarau yang berkepanjangan ataupun curah hujan di atas normal. Selain itu, kondisi wilayah Sultra yang berpotensi mengalami bencana banjir, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami, perlu menjadi perhatian, karena apabila tidak diantisipasi, maka akan menimbulkan masalah serius dikemudian hari.
• Isu keenam: tata kelola pemerintahan. Selain itu, kapasitas fiskal daerah yang belum optimal dalam menunjang pembiayaan pembangunan, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk mengoptimasi sumbersumber pendapatan asli daerah, yaitu penerimaan pajak dan retribusi daerah, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, pendayagunaan aset daerah, optimasi peran BUMD dalam meningkatkan PAD, dan inovasi daerah dalam upaya meningkatkan PAD. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar kemandirian fiskal daerah dapat segera terwujud.
“Beberapa isu strategis yang kami sampaikan tadi, semoga menjadi perhatian kita bersama dalam perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tepat dan terukur, serta berdampak pada hasil atau outcome dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun 2025 mendatang,” katanya lagi.
Perlu diketahui bersama, masih Sekda Sultra ini, bahwa tahun 2025 merupakan titik awal perencanaan jangka panjang daerah atau rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045, sebagai pedoman kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2025 – 2029, pasca pemilihan kepala daerah tahun 2024 pada Bulan November mendatang.
Diharapkan rakortekrenbang tingkat provinsi ini dapat berjalan dengan baik, dalam melakukan penyelerasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah dan apresiasi berbagai pihak terkait dalam forum Rakortek
Tutut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Sultra, Kepala Bapedda kabupaten kota se-Sultra, para Kepala OPD kabupaten/kota se-Sultra, para perencana OPD lingkup pemerintah Provinsi Sultra, dan berbagai pihak terkait lainnya.
Redaksi.
